Serang, Naratama News – Proyek pekerjaan rehabilitasi jalan strategis malanggah – catang yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Jembatan (UPTD JJ) wilayah serang – Cilegon pada Dinas PUPR Provinsi Banten tahun anggaran 2022 diduga dalam pelaksananya tidak akan selesai tepat waktu.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Titian Karya dengan nilai kontrak 7,9 Miliar dengan konsultan pengawas dari CV Tsab Konsultan patut dipertanyakan.
Pekerjaan yang dilaksanakan dengan jangka waktu 150 hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Kerja (SPK) di bulan Agustus itu hingga akhir waktu pekerjaan masih dalam kondisi belum selesai.
Terkait hal tersebut media sudah mencoba beberapa kali untuk konfirmasi pada kepala UPTD JJ Seragon cucu Suhara masih belum bisa di konfirmasi dan pesan elektronik yang dikirim belum mendapat respon.
Sama halnya dengan beni Setiawan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut belum juga merespon.
Untuk diketahui paket pekerjaan rehabilitasi jalan strategis malanggah – catang dengan nilai kontrak 7,9 Miliar yang dilaksanakan oleh pihak penyedia CV Titian Karya dengan target penanganan 2,8 Km saat ini kondisi dilapangan belum juga rampung padahal waktu pelaksanaan dalam beberapa hari kedepan sudah habis.
Dari hasil pantauan media dilokasi pekerjaan pada Kamis (8/12) untuk pekerjaan lantai dasar lean concreat (LC) sudah terpasang semua walaupun untuk penyiapan badan jalan ada beberapa titik yang mengalami rusak.
Sedangkan untuk pekerjaan utama rigid (beton) FS 45 baru hanya terpasang sekira 1,3 Km dengan dilengkapi besi slof dan cincin ukuran 06 mm.
Dari data yang dihimpun untuk paket pekerjaan rehabilitasi jalan strategis malanggah – catang diduga ada ketidaksesuaian spesifikasi yang mana untuk pembesian slof harus menggunakan besi ukuran 08 mm dan cincin 06 mm serta besi dowel 30 mm polos.
Menanggapi hal tersebut, kordinator Aliansi masyarakat untuk perubahan Irwan Hermanto mengatakan semestinya program- program yang dilaksanakan pemerintah harus disesuaikan dengan rencana kerja yang tepat waktu dan bisa dipertanggung jawabkan. Karena anggaran yang digunakan itu dari pajak rakyat yang dituangkan dalam APBD. Ucap Irwan saat dihubungi Senin (12/12).
Kata dia, pekerjaan pembangunan jalan ini sangat penting bagi masyarakat apalagi akses jalan yang menghubungkan antar wilayah yang masuk dalam penanganan strategis.
Proyek yang mengunakan dana APBD harus digunakan dengan baik dan tepat sasaran sehingga dalam pengunaan dan pengelolaan keuangan oleh pihak dinas bisa dipertanggung jawabkan. Bukan itu saja, fungsi pengawasan dari dinas terkait pun harus ditingkatkan.
Untuk itu jika ada pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dalam pelaksanaanya harus segera diperbaiki dan dilakukan teguran kepada pihak penyedia.
“Kalau ada pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi itu jangan dibiarkan, itu harus segera diperbaiki karena akan menimbulkan masalah”. Ujarnya.
Kami sangat mendukung dengan adanya program pembangunan jalan yang ada di dinas PUPR Banten namun jangan sampai dari setiap pekerjaan lemah dalam fungsi pengawasan. (Win)
About the Author
